Karimun Perkuat Rantai Pasok Program MBG Lewat Digitalisasi Serta Peran Penyuluh Pertanian

Karimun, Nusantaratoday.net – Pemerintah Daerah Karimun akhirnya mengambil langkah berani dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengalihan status administratif 26 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Kementerian Pertanian mulai 1 Januari mendatang.

Melalui kebijakan ini, pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk memastikan swasembada pangan tetap berjalan, sekaligus mengamankan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan memutar uang hingga Rp144 miliar per tahun di Bumi Berazam.

Selanjutnya, penyerahan SK tersebut berlangsung dalam agenda Konsolidasi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) bersama Pemerintah Daerah Karimun di Gedung Nasional, Senin, 29 Desember 2025. Acara ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran penyuluh di lapangan.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, secara tegas menekankan bahwa perubahan status administratif ini bukan berarti memutus kerja sama antara daerah dan penyuluh.

Sebaliknya, langkah ini justru menjadi bagian dari penataan roadmap pertanian modern yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Gaji mereka memang sudah dialihkan ke Kementerian Pertanian, tetapi Pemerintah Daerah tetap berdiri sebagai mitra strategis. Kami berkomitmen memberikan dukungan sarana dan prasarana penunjang bagi para penyuluh di lapangan,” ujar Iskandarsyah.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa kehadiran penyuluh menjadi sangat krusial di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Karimun, penerima manfaat program tersebut telah mencapai 63.000 jiwa. Mulai dari anak sekolah TK hingga SMA, hingga ibu hamil, menyusui, dan lansia.

Lebih lanjut, Iskandarsyah memaparkan bahwa program ini berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar di daerah.

“Jika kita hitung secara kasar, dengan alokasi Rp15.000 per porsi untuk belanja bahan baku. Maka ada sekitar Rp630 juta uang yang beredar di Karimun setiap harinya. Dalam setahun, dengan asumsi 24 hari kerja per bulan, perputarannya bisa mencapai Rp144 miliar,” papar Iskandarsyah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karimun berambisi keras agar perputaran uang sebesar itu tidak mengalir keluar daerah. Maka dari itu, penyuluh pertanian terus didorong untuk mendampingi petani agar mampu menghasilkan produk berkualitas sesuai standar kebutuhan program MBG, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Iskandarsyah juga berharap kolaborasi antara petani, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), dan penyuluh mampu membentuk ekosistem pertanian yang mandiri dan kuat.

Dengan begitu, kebutuhan pangan seperti sayur, telur, dan daging dapat terserap langsung dari produsen lokal tanpa harus bergantung dari luar daerah.

“Inilah peran penyuluh yang terus kita dorong. Kita ingin petani kita sukses, hasil panen mereka diserap oleh pasar yang sudah jelas, yaitu program MBG ini. Kita butuh peta jalan yang jelas untuk mengembangkan sektor pertanian Karimun yang lebih modern dan berkelanjutan,” tambahnya.

Di sisi lain, kondisi geografis Karimun yang berbentuk kepulauan memang menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait distribusi dan logistik. Namun demikian, melalui penguatan peran PPL, integrasi digitalisasi, serta dukungan BumDes, pemerintah tetap optimistis bahwa swasembada tingkat lokal dapat terwujud.

Pada akhirnya, konsolidasi Perhiptani ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor pertanian Karimun. Dengan adanya kepastian pasar dari program nasional serta pendampingan teknis yang semakin intensif. Dari sektor pertanian berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi baru yang kuat dan kompetitif di wilayah perbatasan.(*)