September 9, 2026

Media Terpercaya

Kadinsos Batam Usut Agen BRILink yang diduga Kuasai Kartu Bansos Warga Bulang Lintang

2 min read

Oplus_16908288

Batam, Nusantaratoday.com – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Batam, Zulkifli Aman, berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang dialami warga Pulau Bulang Lintang.

Fokus penyelidikan tertuju pada pola penyaluran melalui agen BRILink yang diduga menguasai Kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga secara tidak sah. Penyelidikan ini dilancarkan setelah Dinas Sosial menerima pengaduan dan bukti video yang memperlihatkan kericuhan serta kekecewaan warga terhadap oknum agen yang dituding memanipulasi hak mereka.

“Saya sudah menerima videonya dan ada pengaduan yang masuk. Saat ini, saya sedang meminta kronologis lengkap dari petugas pendamping di lapangan. Kami sedang mengumpulkan bukti dan memanggil pihak terkait,” tegas Zulkifli, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia mempertanyakan alasan keterlibatan agen dalam proses penyaluran yang terlihat menyimpang dari prosedur. “Saya ingin tahu sistem penyalurannya seperti apa.

Mengapa agen yang dituduhkan itu bisa terlibat sedemikian rupa hingga menyalahi aturan? Ini yang sedang kami selidiki,” tambahnya. Zulkifli kembali menegaskan mekanisme resmi penyaluran bansos.

Data penerima diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan dikategorikan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dana bantuan dari kementerian dikirim langsung ke rekening penerima di bank, lalu diterima dalam bentuk uang elektronik. Verifikasi dilakukan oleh petugas pendamping seperti PKH dan TKSK. “Aturannya sangat jelas: bantuan harus langsung ke tangan penerima.

Tidak ada model bantuan yang dikuasai pihak lain. Nama yang terdaftar itulah yang berhak memegang kartu dan menerima uangnya.

Makanya saya heran, kok bisa muncul kegaduhan seperti ini,” ujar Zulkifli di lapangan, warga justru menghadapi kenyataan pahit. Zam Jibar, salah satu warga, mengungkapkan bahwa meski terdaftar sebagai penerima sejak lama, ia tak pernah memegang kartu PKH miliknya sendiri. Kartu itu justru dikuasai agen. “Di data kecamatan jelas terdaftar, bahkan uangnya tercatat ditarik secara rutin.

Berita lainnya  Rakornas Pengawasan dan Pemutakhiran TLHP 2024, Marlin : Pengawasan Birokrasi Berperan Penting Dalam Pelayanan Masyarakat

Tapi kami tidak pernah terima Kartu-kartu kami justru dikuasai oleh agen. Kami hanya diberi uang secara tunai tanpa tahu berapa nominal sebenarnya,” tutur Zam. Keluhan serupa disampaikan Siti Aisyah, yang menyoroti ketimpangan distribusi beras Bulog. Data kelurahan mencatat 305 penerima, namun hanya 135 orang yang benar-benar mendapat bantuan. Merasa terus dirugikan, puluhan warga akhirnya melaporkan dugaan penyelewengan ini ke Mapolsek Bulang pada Senin, 12 Januari 2026.

Mereka mendesak polisi untuk mengaudit transparansi agen BRILINK setempat. Warga menduga terjadi praktik “penyaluran gelap” dimana nominal bantuan yang cair diduga dipotong atau tidak diserahkan sepenuhnya. Menanggapi hal ini, Lurah Bulang Lintang, M. Irwan, mengaku pengawasan penyaluran PKH dan BPNT berada di luar kewenangan kelurahannya karena sistemnya langsung dari pusat melalui Dinsos.

Namun, ia menyayangkan dan terkejut dengan temuan warga. Baca juga: Warga Pulau Bulang Lintang Kaget Namanya Tercatat Terima Bansos Sejak 2014, Dana Disebut Cair Rutin tapi Tak Pernah Diterima “Kalau memang benar ada kartu warga yang dipegang pihak lain (agen) sejak 2014, itu sudah masuk kategori pelanggaran serius. Kami mendukung langkah warga untuk mencari kejelasan,” kata Irwan. Saat ini, Dinas Sosial Kota Batam terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendalami kasus ini dan memastikan apakah ada unsur pidana dalam pengelolaan bansos di Pulau Bulang Lintang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ragam Berita Nusantara

3 min read

Batam, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam dalam satu tahun enam bulan terakhir saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Selatan (PKBSS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (6/9/2026). Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen, seiring dengan peningkatan investasi dan sejumlah indikator pembangunan lainnya. Dalam kegiatan yang berlokasi di Hotel S, Lubukbaja, tersebut, Amsakar mengajak warga Batam asal Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Batam. Amsakar mengapresiasi pelaksanaan Mubes PKBSS Kepri setelah dua periode kepemimpinan Taba Iskandar. Menurutnya, terdapat tiga hal penting yang menjadi esensi dalam musyawarah besar, yakni pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pemilihan pengurus baru, serta penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) apabila diperlukan. “Musyawarah harus dijalankan secara bijak, adil, dan penuh rasa kekeluargaan. Jangan sampai ada perselisihan yang berlebihan dalam proses menentukan arah organisasi,” ujar Amsakar. Ia juga menyoroti hubungan historis antara Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau yang telah terjalin sejak era Bukit Siguntang. Menurutnya, kedekatan sejarah tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi warga Batam asal Sumsel dan Kepri untuk membangun rasa memiliki terhadap daerah tempat mereka tinggal. Amsakar mengajak warga Batam asal Sumsel untuk tidak memandang diri hanya sebagai perantau. Ia berharap mereka dapat menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat Batam sehingga turut menjaga dan membangun kota. “Merasa sebagai orang Batam yang berasal dari Sumsel. Jadi, kita bersama-sama menjaga Batam,” pesannya. Di sisi lain, Amsakar mengingatkan bahwa paguyuban pada dasarnya merupakan wadah untuk memperkuat modal sosial dan membangun kepedulian antarsesama. Karena itu, keberadaan organisasi diharapkan lebih mengedepankan semangat saling membantu daripada kepentingan finansial. Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam dalam satu tahun enam bulan terakhir. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen. Sementara itu, nilai investasi meningkat 115,5 persen, dari Rp60 triliun menjadi Rp69,3 triliun. Adapun realisasi investasi pada semester I disebut telah mendekati Rp30 triliun. Menurut Amsakar, peningkatan tersebut berjalan seiring dengan membaiknya sejumlah indikator pembangunan dan sektor pariwisata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam meningkat dari 83,3 menjadi 83,8. Sektor pariwisata juga menunjukkan perkembangan positif. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat dari 1,3 juta menjadi 1,6 juta kunjungan. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) naik dari 1,7 juta menjadi 2,1 juta kunjungan. Amsakar menilai perkembangan tersebut tidak terlepas dari perhatian Pemerintah Pusat terhadap Batam. Ia menyebut Batam telah tiga kali dipanggil Presiden RI dan mendapat dukungan melalui penerbitan lima Peraturan Pemerintah (PP) untuk mempercepat pembangunan. “Kepercayaan dunia internasional terhadap Batam juga bisa kita lihat dari masuknya investasi dari sejumlah perusahaan global terkemuka seperti Dell, Nvidia, dan Firmus Technologies,” kata Amsakar. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Batam sejauh ini mampu berjalan dengan mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa bergantung pada rupiah murni dari APBN maupun APBD. Menurut Amsakar, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, dan pelaku usaha. Mengakhiri sambutannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh algoritma media sosial yang kerap memperbesar narasi negatif demi mengejar jumlah penonton. Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan fitnah, hoaks, maupun narasi yang berpotensi memecah belah. Sebaliknya, ruang digital diharapkan diisi dengan konten yang produktif dan edukatif. (Humas Diskominfo Batam /rml008)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.