Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja BP Batam

Batam, Nusantaratoday.net – Kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian BP Batam sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, khususnya dalam aspek tata kelola kelembagaan, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta. Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI menilai bahwa kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra telah menunjukkan arah kebijakan yang positif dalam memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan Indonesia.

Pengakuan dari lembaga legislatif tersebut menjadi indikator penting bahwa transformasi tata kelola yang tengah dijalankan BP Batam berjalan pada jalur yang tepat, sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat maupun pelaku usaha terhadap prospek pembangunan Kota Batam.

Membangun Tata Kelola yang Semakin Berkualitas

Pujian yang diberikan Komisi VI DPR RI tidak hanya didasarkan pada capaian angka investasi, tetapi juga pada keberhasilan BP Batam dalam membangun sistem tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Salah satu capaian yang memperoleh perhatian khusus adalah kemampuan BP Batam mengoptimalkan penerimaan dari PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan tanpa bergantung pada tambahan anggaran APBN. Langkah tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, berbagai reformasi pelayanan perizinan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan proses investasi menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam sebagai destinasi investasi nasional maupun internasional.

Tujuan Penguatan Kinerja BP Batam

Penguatan kinerja BP Batam diarahkan untuk mewujudkan beberapa sasaran strategis, antara lain:

meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif;

mempercepat pembangunan infrastruktur strategis;

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan perizinan;

mengoptimalkan pengelolaan PNBP secara akuntabel dan berkelanjutan;

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan kawasan industri, logistik, perdagangan, dan jasa.

Seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen BP Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Dampak Positif bagi Batam dan Indonesia 

Apresiasi DPR RI menjadi dorongan moral sekaligus penguatan legitimasi atas transformasi yang sedang dilakukan BP Batam.

Beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:

meningkatnya kepercayaan investor domestik maupun asing;

percepatan realisasi investasi strategis;

terbukanya lapangan pekerjaan baru;

peningkatan aktivitas industri, perdagangan, dan logistik;

percepatan pembangunan infrastruktur kawasan;

meningkatnya pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan;

bertambahnya kontribusi Batam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan fondasi tata kelola yang semakin baik, Batam diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam dalam mendorong pembangunan kawasan.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus berupaya melakukan pembenahan khususnya pada sektor simplifikasi perizinan.”

Lebih lanjut, Amsakar menegaskan bahwa BP Batam akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperkuat kualitas pelayanan investasi agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha.

“Kami juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.”

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan kepastian investasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, secara konsisten menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Batam hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, pelayanan yang profesional, serta percepatan implementasi program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing investasi.

Dalam berbagai agenda resmi BP Batam, Li Claudia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang responsif, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh kebijakan BP Batam berorientasi pada pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Komitmen tersebut sejalan dengan arah transformasi BP Batam dalam mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang modern, kompetitif, dan berkelas dunia.

Apresiasi dari Komisi VI DPR RI menjadi motivasi bagi BP Batam untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta mempercepat berbagai program strategis yang telah direncanakan.

Ke depan, BP Batam akan terus memperkuat reformasi pelayanan investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Melalui semangat transformasi, kolaborasi, dan pelayanan yang semakin berkualitas, BP Batam optimistis mampu menjadikan Batam sebagai kawasan investasi paling kompetitif di Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.