Pemko Batam Ajukan Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Jadi Rp 4,25 Triliun

Batam, Nusantaratoday.net – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Batam. Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dinamika perekonomian daerah serta perkembangan pelaksanaan APBD sepanjang tahun berjalan.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam rapat paripurna DPRD Batam yang dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III DPRD Batam, Senin (3/8/2026).

Amsakar menjelaskan, perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang mengatur penyesuaian kebijakan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

“Perubahan KUA dan PPAS ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta strategi pencapaian pembangunan daerah,” ujar Amsakar.

Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh Hingga 7,4 Persen

Dalam dokumen perubahan KUA-PPAS, Pemko Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 berada di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 5,4 persen.

Menurut Amsakar, optimisme tersebut didukung meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.

Selain itu, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi Kota Batam.

Di sisi lain, inflasi Batam diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan target nasional.

Pemerintah juga akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menjaga kelancaran distribusi barang, operasi pasar, kerja sama antardaerah, serta memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Daya Beli Masyarakat Diprediksi Meningkat

Pemko Batam memperkirakan konsumsi riil per kapita masyarakat pada 2026 meningkat menjadi Rp 20,24 juta hingga Rp 20,64 juta, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19,94 juta.

Menurut Amsakar, peningkatan tersebut menjadi indikator membaiknya daya beli masyarakat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Batam.

Untuk memperkuat pendapatan daerah, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan perpajakan, serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pendapatan Daerah Naik Menjadi Rp 4,25 Triliun

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diusulkan meningkat dari Rp 4,184 triliun menjadi Rp 4,255 triliun, atau naik sekitar 1,7 persen.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan PAD yang diproyeksikan naik dari Rp 2,581 triliun menjadi Rp 2,706 triliun atau meningkat 4,82 persen.

Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya titik reklame videotron sesuai masterplan reklame Kota Batam, potensi pencairan piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penambahan objek pajak baru, serta optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan turun 3,4 persen menjadi Rp 1,548 triliun akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) serta perubahan alokasi bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Belanja APBD Naik untuk Infrastruktur, Pendidikan dan Penanganan Banjir

Pemko Batam juga mengusulkan kenaikan belanja daerah dari Rp 4,299 triliun menjadi Rp 4,508 triliun, atau meningkat 4,84 persen.

Amsakar mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan pada tema pembangunan tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, melalui lima prioritas utama.

Kelima prioritas tersebut meliputi penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana.

Belanja operasi meningkat 4,45 persen menjadi Rp 3,591 triliun, sedangkan belanja modal naik 7,48 persen menjadi Rp 905,55 miliar.

Anggaran belanja modal tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, utilitas perumahan, hingga pembangunan marka jalan.

Di sisi lain, belanja tidak terduga turun 41,13 persen menjadi Rp 11,32 miliar karena sebagian anggarannya dialihkan ke berbagai program prioritas.

Pembiayaan Daerah Naik 135 Persen

Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan meningkat signifikan dari Rp 115,5 miliar menjadi Rp 272,48 miliar, atau naik 135,91 persen.

Kenaikan tersebut berasal dari pelampauan pendapatan daerah, efisiensi belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD, serta sisa Dana BOS.

“Seluruh perubahan ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program-program prioritas dapat berjalan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Batam,” pungkas Amsakar.